Proyek Jalan Inspeksi Wonosekar Disorot: Proyek Asal Asalan KPK Dan BPK Didesak Lakukan Penyelidikan
DEMAK – Pengerjaan proyek strategis nasional tanggul Jragung yang diikuti dengan pembangunan jalan inspeksi di Desa Wonosekar, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, menuai protes keras. Proyek yang dikerjakan oleh pihak pelaksana tersebut dinilai bermasalah, mulai dari indikasi pelanggaran transparansi hingga kualitas fisik bangunan yang diragukan.
Berdasarkan pantauan terbaru di lokasi pengerjaan jalan inspeksi Wonosekar, ditemukan sejumlah titik kerusakan berupa retakan pada badan jalan. Padahal, proyek ini tergolong masih baru dan masih dalam tahap pengerjaan. Kondisi jalan yang sudah retak sebelum proses serah terima ini memicu kekhawatiran warga akan ketahanan infrastruktur tersebut dalam jangka panjang.
“Belum apa-apa sudah retak. Kami jadi bertanya-tanya bagaimana spesifikasi dan pengawasan di lapangan oleh pihak pelaksana,” keluh salah seorang warga setempat.
Keresahan warga semakin diperkuat dengan tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pengerjaan jalan Wonosekar. Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap proyek yang dibiayai oleh negara wajib memasang papan informasi agar masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan. Ketiadaan papan ini membuat identitas proyek hingga nilai anggaran menjadi misterius.
Camat Karangawen menegaskan bahwa pihak Kabupaten Demak tidak memiliki kewenangan atas pengerjaan jalan tersebut. “Jalan yang ada di Wonosekar itu bukan merupakan jalan kabupaten. Kemungkinan besar itu jalan milik pusat atau di bawah wewenang BBWS Pemali Juana,” jelasnya.
Guna menindaklanjuti temuan lapangan ini, dalam waktu dekat awak media akan segera melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala BBWS Pemali Juana, Sudarto. Konfirmasi ini bertujuan untuk meminta penjelasan resmi terkait lemahnya pengawasan serta status pertanggungjawaban pengerjaan jalan yang sudah mengalami kerusakan fisik tersebut.
Di sisi lain, Herly selaku penanggung jawab lapangan dari pihak kontraktor pelaksana, hingga berita ini diturunkan masih memilih membisu tanpa memberikan tanggapan sedikit pun saat dikonfirmasi terkait temuan jalan retak maupun ketiadaan papan informasi di lokasi.
Munculnya kerusakan fisik di tengah pengerjaan yang tidak transparan memicu kecurigaan adanya praktik yang merugikan keuangan negara. Masyarakat mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap proyek ini.
Audit menyeluruh diperlukan untuk memastikan apakah spesifikasi material sudah sesuai dengan anggaran yang dikucurkan atau terdapat indikasi penyimpangan. Warga berharap pengerjaan jalan inspeksi ini tidak dikerjakan asal-asalan demi keuntungan sepihak kontraktor.
Reporter: Tim Investigasi InformasiTerkini1.com
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar