Usai Unggah Rekam Jejak Tokoh Politik, Cakra Adi Negara Diamankan Polda Metro Jaya, Publik Pertanyakan Prosedur Kepolisian

waktu baca 3 menit
Sabtu, 21 Nov 2026 04:08 38 Redaksi

JAKARTA – Penjemputan seorang pria bernama Cakra Adi Negara oleh aparat kepolisian pada Jumat (20/11/2026) dini hari menjadi sorotan publik. Peristiwa tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul video pengakuan yang diunggah melalui akun Facebook istrinya.

Dalam video tersebut, Cakra mengaku didatangi sejumlah anggota kepolisian di kediamannya sekitar pukul 01.00 WIB. Ia menyebut penjemputan dilakukan secara mendadak dan mempertanyakan prosedur yang digunakan petugas saat membawanya ke Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya.

Tak hanya itu, Cakra juga mengungkapkan bahwa ibunya diduga sempat terdorong hingga terjatuh ketika petugas mendatangi rumahnya.

Ia mengaku dibawa menggunakan kendaraan petugas tanpa sempat mengenakan alas kaki. Dua telepon genggam miliknya juga disebut turut diamankan.

Cakra bahkan menuding terdapat sejumlah rekaman di dalam perangkat tersebut yang telah dihapus. Namun, tudingan mengenai penghapusan rekaman maupun dugaan tindakan terhadap ibunya masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.

Dalam pengakuannya, ia menyampaikan bahwa dirinya sempat diminta menjalani pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP). Namun, ia meminta agar proses pemeriksaan didampingi kuasa hukum.

Menurut Cakra, permintaannya untuk berkomunikasi dengan pengacara belum segera dipenuhi oleh penyidik. Ia juga mempertanyakan kejelasan proses hukum yang sedang dihadapinya.

Cakra menduga penjemputan tersebut berkaitan dengan unggahannya di media sosial yang membahas data dan rekam jejak seorang tokoh politik.

Polisi Benarkan Pengamanan

Di sisi lain, Polda Metro Jaya membenarkan telah mengamankan seorang pria berinisial CAD yang kini menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Siber.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan bahwa pengamanan tersebut berkaitan dengan laporan dugaan tindak pidana terkait perlindungan data pribadi terhadap seorang tokoh politik.

Berdasarkan sejumlah pemberitaan media nasional, perkara tersebut juga dikaitkan dengan dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 433 dan/atau Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sejumlah media turut menyebut pelapor dalam perkara tersebut adalah aktivis Dani Eko Wiyono.

Dengan demikian, terdapat dua hal yang perlu ditempatkan secara proporsional. Di satu sisi, kepolisian menyatakan pengamanan dilakukan berkaitan dengan laporan dugaan tindak pidana. Di sisi lain, pengakuan Cakra mengenai proses penjemputan, perlakuan terhadap ibunya, serta permintaan pendampingan hukum juga perlu mendapatkan penjelasan.

Prosedur Penegakan Hukum Jadi Perhatian

Peristiwa ini kembali mengingatkan pentingnya transparansi dan profesionalitas aparat dalam menjalankan proses penegakan hukum.

Apabila terdapat dugaan tindakan yang tidak sesuai prosedur ketika melakukan penjemputan atau pemeriksaan, hal tersebut patut diklarifikasi secara terbuka melalui mekanisme pengawasan yang berlaku.

Hak seseorang untuk memperoleh pendampingan penasihat hukum juga merupakan bagian penting dalam proses peradilan pidana.

Publik kini menunggu penjelasan lebih lengkap dari Polda Metro Jaya, termasuk mengenai kronologi penjemputan, status hukum Cakra, barang yang diamankan, serta kebenaran dugaan tindakan terhadap anggota keluarganya.

Asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan, bukan semata-mata berdasarkan tuduhan maupun opini yang berkembang di media sosial.

InformasiTerkini1.com – Jendela Informasi Anda.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA