Rekam Jejak Bisnis Dasco dan Golden Oasis Jadi Sorotan, Publik Minta Transparansi Hubungan Korporasi

waktu baca 4 menit
Jumat, 20 Nov 2026 12:48 24 Redaksi

JAKARTA – Rekam jejak bisnis Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kembali menjadi perhatian publik. Sorotan tersebut muncul di tengah berkembangnya dukungan sejumlah pihak yang mengusulkan namanya untuk dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Perhatian publik tertuju pada sejumlah perusahaan lintas negara yang pernah tercantum dalam profil pengalaman bisnis Dasco, termasuk Golden Oasis Entertainment Ltd dan Golden Oasis Real Estate yang berbasis di Kamboja.

Informasi tersebut bukan sekadar berasal dari perbincangan media sosial. Nama sejumlah perusahaan itu tercantum dalam Laporan Tahunan 2022 PT MNC Digital Entertainment Tbk, ketika Dasco diperkenalkan sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen.

Dalam dokumen tersebut, pengalaman bisnis Dasco mencakup empat perusahaan, yakni Vertex Eximus PTE di Singapura, Golden Oasis Entertainment Ltd dan Golden Oasis Real Estate di Kamboja, serta IGD Tex LLC di Wyoming, Amerika Serikat.

Nama Golden Oasis Entertainment kemudian menjadi perhatian setelah Majalah Tempo menerbitkan laporan investigasi pada 6 April 2025 berjudul Pengusaha dan Politikus Pengendali Judi Online di Kamboja.

Laporan tersebut mengulas keterkaitan sejumlah pengusaha Indonesia dengan bisnis kasino dan perjudian daring di Kamboja serta menyebut nama Dasco dalam konteks hubungan bisnis dengan perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan kasino.

Meski demikian, hubungan bisnis dengan suatu perusahaan tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana perjudian online. Hal tersebut membutuhkan pembuktian tersendiri.

Pada Kamis (19/11/2026), Dasco memberikan klarifikasi melalui akun media sosialnya. Ia membantah pernah terlibat dalam bisnis judi online maupun melakukan doxing.

Terkait Golden Oasis Real Estate dan Golden Oasis Entertainment, Dasco menjelaskan bahwa informasi mengenai hubungan bisnis tersebut telah dicantumkan dalam curriculum vitae (CV) pada 2022, saat dirinya akan menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT MNC Digital Entertainment Tbk.

Dasco juga menegaskan bahwa pemberitaan Tempo tidak secara eksplisit menyebut dirinya terlibat dalam praktik perjudian online. Terhadap unggahan media sosial yang dinilainya memuat tuduhan langsung, ia menyatakan akan berkonsultasi dengan kuasa hukum.

Klarifikasi tersebut menjadi bagian penting yang perlu disampaikan secara berimbang. Namun, di sisi lain, sejumlah pertanyaan mengenai detail hubungan bisnis tersebut masih relevan untuk dijawab.

Publik tentu berkepentingan mengetahui apa sebenarnya posisi Dasco dalam perusahaan-perusahaan tersebut. Apakah sebagai pemegang saham, pengurus, konsultan, mitra usaha, atau memiliki bentuk hubungan profesional lainnya?

Selain itu, kapan hubungan bisnis tersebut dimulai dan berakhir? Apakah terdapat kepemilikan manfaat atau keuntungan ekonomi yang diterima selama hubungan tersebut berlangsung?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bentuk penghakiman, melainkan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai rekam jejak ekonomi pejabat publik.

Terlebih, Dasco saat ini menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian Partai Gerindra. Ketika namanya mulai diperbincangkan dalam bursa calon Wakil Presiden, keterbukaan mengenai rekam jejak bisnis dan potensi konflik kepentingan menjadi semakin penting.

Perlu ditegaskan, keberadaan perusahaan di luar negeri, termasuk Singapura, Kamboja, maupun Amerika Serikat, tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Demikian pula, tercantumnya nama seseorang dalam dokumen korporasi tidak otomatis membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan pengendali atau pelaku tindak pidana.

Namun, bantahan terhadap tuduhan judi online juga tidak serta-merta menjawab seluruh pertanyaan mengenai bentuk dan sejauh mana hubungan bisnis yang pernah dijalankan.

Di sinilah transparansi menjadi penting. Penjelasan yang disertai dokumen mengenai jabatan, kepemilikan saham, kewenangan, serta periode keterlibatan akan membantu masyarakat memahami persoalan secara utuh.

Dalam negara demokrasi, pejabat publik tidak boleh ditempatkan sebagai sosok yang kebal dari pertanyaan. Sebaliknya, masyarakat dan media juga harus mengedepankan prinsip praduga tak bersalah serta tidak membangun tuduhan pidana tanpa bukti.

Persoalan ini semestinya tidak berhenti pada perdebatan dan saling bantah di media sosial. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan informasi dan fakta yang bisa diuji.

Sebab, semakin tinggi jabatan publik yang diemban seseorang, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjelaskan rekam jejak dan kepentingan bisnisnya kepada masyarakat.

Jabatan publik bukan alasan untuk kebal dari pertanyaan. Namun, hak publik untuk bertanya juga harus berjalan seiring dengan kewajiban menghormati fakta dan praduga tak bersalah.

Redaksi

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA