GRIB JAYA Sentil Dugaan “Bancakan” Retribusi Sampah di DLH Kota Semarang, APH Jangan Tutup Mata!
SEMARANG – Dugaan praktik “permainan anggaran” di tubuh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang kini mulai disorot keras publik. Ketua DPC GRIB JAYA Kota Semarang, MF Hasan, secara lantang mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar tidak hanya diam dan segera melakukan audit total terhadap pengelolaan retribusi sampah serta anggaran perawatan armada truk sampah yang diduga sarat kejanggalan.
Hasan menilai, besarnya uang retribusi yang dipungut dari masyarakat seharusnya mampu menghadirkan pelayanan kebersihan yang maksimal. Namun fakta di lapangan justru memunculkan tanda tanya besar. Armada disebut masih banyak yang bermasalah, pelayanan pengangkutan sampah kerap dikeluhkan warga, sementara anggaran terus berjalan setiap tahun.
“Jangan sampai uang retribusi rakyat hanya jadi bancakan oknum tertentu. Ini uang masyarakat, bukan uang pribadi yang bisa dipakai sesuka hati tanpa pengawasan,” tegas Hasan, Kamis (14/5/2026).
Ia menyebut isu dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan DLH Kota Semarang bukan lagi sekadar bisik-bisik internal, melainkan sudah menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Karena itu, menurutnya, APH tidak boleh berpura-pura tuli ataupun menunggu kegaduhan semakin besar baru bergerak.
“APH jangan hanya tajam ke bawah. Kalau ada dugaan penyimpangan anggaran negara, harus berani bongkar. Audit total, periksa semua aliran anggaran, termasuk biaya perawatan armada dan pengelolaan retribusi sampah,” katanya.
Hasan juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran perawatan armada truk sampah yang nilainya disebut tidak kecil. Menurutnya, apabila anggaran benar-benar digunakan sebagaimana mestinya, maka kondisi armada operasional dan pelayanan di lapangan seharusnya jauh lebih baik.
“Anggaran perawatan terus ada, tapi kenapa masih muncul keluhan soal armada? Publik berhak curiga kalau kondisi di lapangan tidak sejalan dengan besarnya anggaran yang digelontorkan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Hasan meminta pejabat baru di lingkungan DLH Kota Semarang tidak sekadar menjadi “penonton” atau pelindung masalah lama. Ia menegaskan, pejabat baru harus berani membuka data dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum bila ingin membuktikan bahwa institusi tersebut benar-benar bersih.
“Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, buka saja semuanya ke publik. Jangan anti kritik, jangan alergi audit. Transparansi itu kewajiban, bukan pilihan,” tegasnya lagi.
Sebagai organisasi masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial, GRIB JAYA menegaskan memiliki hak melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Hasan pun mengingatkan bahwa persoalan pengelolaan sampah bukan hanya soal administrasi, melainkan menyangkut langsung hak masyarakat atas pelayanan publik yang layak. Karena itu, ia meminta dugaan persoalan di tubuh DLH Kota Semarang tidak dianggap sepele ataupun dibiarkan menguap tanpa kejelasan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DLH Kota Semarang belum memberikan klarifikasi resmi terkait desakan audit dan sorotan dugaan penyimpangan retribusi sampah tersebut.
Angga zuli(*)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar