
BANDUNG, INFORMASITERKINI1.COM – Penanganan laporan dugaan tindak pidana perampasan di Polrestabes Bandung menjadi sorotan. Pelapor, Engkan Sukandi, masih menantikan kepastian hukum atas laporan yang tercatat sejak 11 Agustus 2026. Lambannya kejelasan perkembangan perkara tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan keseriusan penanganan laporan masyarakat.

Laporan itu tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor LP/B/737/VIII/2026/SPKT/POLRESTABES BANDUNG/POLDA JAWA BARAT. Dokumen tersebut diperlihatkan oleh pihak pelapor sebagai bukti bahwa laporan telah disampaikan kepada kepolisian.
Kuasa hukum Engkan Sukandi, Tri Septa Bayu Anggara, S.H., mendesak penyidik Polrestabes Bandung agar tidak membiarkan laporan tersebut berlarut-larut tanpa penjelasan yang memadai.
Laporan sudah diterima, tetapi kepastian hukum jangan dibiarkan menggantung. Masyarakat yang datang ke kantor polisi tentu berharap laporannya ditangani secara profesional, bukan justru dibiarkan bertanya-tanya mengenai kelanjutan proses hukum yang ditempuhnya.

“Kalau ada permintaan penundaan, apa dasar hukumnya? Apa pertimbangan penyidik? Sampai sejauh mana proses pemeriksaan berjalan? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara jelas. Jangan sampai pelapor justru merasa tidak memiliki tempat untuk mencari keadilan,” kata Tri Septa.
Menurutnya, jika memang terdapat permintaan penundaan dari pihak terlapor, penyidik perlu menjelaskan apakah permintaan tersebut memiliki dasar hukum dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Permintaan salah satu pihak tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan hak pihak lain dalam memperoleh kejelasan proses hukum.
Persoalannya bukan sekadar cepat atau lambatnya penanganan, melainkan sejauh mana proses tersebut dijalankan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Sampai Pelapor Merasa Hukum Hanya Berjalan di Atas Kertas
Tri Septa menegaskan, pihaknya tidak meminta penyidik langsung menyatakan terlapor bersalah. Ia meminta kepolisian menguji fakta dan alat bukti secara objektif serta mengambil langkah sesuai ketentuan hukum.
“Kami tidak meminta polisi berpihak kepada pelapor. Kami meminta polisi berpihak kepada hukum dan fakta. Jika alat bukti menunjukkan adanya tindak pidana, tindak lanjuti sesuai ketentuan. Jika terdapat fakta yang berbeda, jelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan. Yang tidak boleh terjadi adalah membiarkan laporan masyarakat tanpa kejelasan,” tegasnya.
Kritik terhadap penanganan laporan ini menjadi pengingat bahwa pelayanan kepolisian tidak cukup diukur dari diterimanya laporan di meja SPKT. Masyarakat juga membutuhkan kejelasan mengenai tindak lanjut, tahapan pemeriksaan, dan alasan hukum apabila terdapat hambatan dalam proses penanganan.
Tanpa penjelasan yang memadai, ruang spekulasi akan semakin terbuka. Kondisi tersebut berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Jangan sampai masyarakat rajin diminta melapor, tetapi ketika sudah melapor justru kesulitan memperoleh kepastian. Jika prosedur telah dijalankan, penjelasan mengenai perkembangannya menjadi bagian penting dari akuntabilitas pelayanan publik, sepanjang tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan penyidikan.
Tri Septa menyatakan pihaknya akan terus mengawal perkara Engkan Sukandi. Ia juga mempertimbangkan langkah pengawasan resmi apabila ditemukan dasar yang cukup untuk mempersoalkan prosedur penanganan laporan tersebut.
Polrestabes Bandung Jangan Bungkam, Publik Berhak Mendapat Kejelasan
Melalui pemberitaan ini, Polrestabes Bandung diminta memberikan penjelasan resmi mengenai status laporan, langkah yang telah dilakukan, kendala yang mungkin dihadapi, serta rencana tindak lanjut perkara tersebut.
Kepolisian perlu menjawab pertanyaan mendasar: sejauh mana laporan ini telah ditangani? Apakah pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait sudah dilakukan? Jika terdapat hambatan, apa alasan dan dasar hukumnya?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap penyidik, melainkan bagian dari kontrol publik terhadap pelayanan penegakan hukum. Transparansi yang sesuai aturan justru diperlukan untuk mencegah munculnya dugaan dan penilaian sepihak di tengah masyarakat.
Di sisi lain, pihak terlapor tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan membela diri. Penanganan perkara harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta tidak boleh diarahkan untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu.
Namun, asas praduga tak bersalah juga tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk mengabaikan kebutuhan pelapor akan kepastian proses hukum.
“Jangan sampai masyarakat menganggap percuma melapor ke polisi. Ketika masyarakat sudah menempuh jalur hukum, negara melalui aparat penegak hukum harus memastikan laporannya ditangani secara profesional,” ujar Tri Septa.
Ia kembali menegaskan bahwa pihaknya menunggu langkah konkret dari penyidik, bukan sekadar penjelasan tanpa kejelasan tindak lanjut.
“Kami menunggu tindakan nyata, bukan janji. Tangani laporan ini secara profesional, buka perkembangan perkara sesuai ketentuan, dan buktikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua pihak. Jangan biarkan ketidakjelasan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat,” tutupnya.
Kini, penjelasan Polrestabes Bandung menjadi penting untuk menjawab sorotan tersebut. Sebab, kepercayaan terhadap penegakan hukum tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui proses yang profesional, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
INFORMASITERKINI1.COM — Jendela Informasi Anda
Redaksi (*)
Tidak ada komentar