Korupsi Laptop BGN Capai Rp500 Miliar: BPK dan Kejagung Mulai Bergerak, PPWI Desak Pencopotan Kepala BGN
JAKARTA – Skandal dugaan korupsi pengadaan laptop dan pembangunan jaringan di Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki babak baru. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Kejaksaan Agung RI dikabarkan telah mulai melakukan penyelidikan mendalam terkait proyek bernilai fantastis tersebut.
Berdasarkan informasi valid dari internal BGN yang diterima oleh Sekretariat Nasional PPWI dan diperkuat dengan hasil investigasi di lapangan, potensi kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai hampir **Rp500 miliar**. Angka kerugian yang sangat besar ini memicu kemarahan publik, mengingat anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) diambil dari pemangkasan dana sektor krusial lainnya, termasuk anggaran pendidikan dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, memberikan pernyataan tegas mendukung langkah aparat penegak hukum. Ia mendesak agar kasus ini segera dituntaskan tanpa kompromi demi menyelamatkan uang negara.
“Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Penuntasan kasus ini harus segera dilakukan agar uang negara yang diperuntukkan bagi generasi penerus bangsa tidak sia-sia. Sangat menyakitkan jika dana yang dipangkas dari pendidikan dan otonomi khusus Papua justru berakhir di kantong para koruptor,” tegas Wilson Lalengke, Minggu (19/4/2026)
Informasi dari kalangan internal BGN menyebutkan adanya dugaan kesengajaan untuk merusak program andalan Presiden Prabowo Subianto demi kepentingan pihak tertentu. Hal ini mendorong publik untuk mendesak Presiden segera mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Sejak awal, banyak pihak menyayangkan penunjukan Dadan Hindayana. Selain latar belakangnya sebagai ahli serangga yang dinilai tidak relevan dengan urusan gizi, Dadan juga diketahui sempat terseret dalam pusaran kasus korupsi Dana Hibah Pemda Halmahera Barat, Maluku Utara, beberapa tahun silam.
Selain itu, tuntutan pencopotan juga diarahkan kepada Wakil Kepala BGN dari unsur Polri, Sony Sanjaya, beserta jajarannya. Mereka dinilai gagal menjaga integritas lembaga dan justru menjadi bagian dari persoalan di internal BGN.
Keberhasilan program gizi nasional kini bergantung pada keberanian Presiden Prabowo untuk melakukan pembersihan total di tubuh BGN. Publik kini menunggu langkah nyata: apakah para “bandit berdasi” ini akan tetap dipertahankan, ataukah hukum akan ditegakkan demi menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia?
Kasus “Laptop Siluman” ini menjadi ujian pertama bagi komitmen antikorupsi pemerintahan baru dalam mengawal program strategis nasional.
Hadi Purwono(*)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar