Rakyat Diminta Irit, Pimpinan DPRD Jateng Malah ‘Borong’ 5 Land Cruiser Rp11,5 Miliar
SEMARANG — Di tengah seruan efisiensi anggaran dan tuntutan pemulihan ekonomi rakyat, aroma kemewahan justru menyerbak dari lingkungan DPRD Jawa Tengah. Pengadaan lima unit Toyota Land Cruiser (LC) keluaran terbaru tahun 2025 untuk unsur pimpinan dewan kini menjadi bola panas yang memicu kecurigaan publik.
Bukan sekadar soal harganya yang selangit—ditaksir mencapai Rp11,5 miliar—namun keberadaan fisik aset negara tersebut kini dipertanyakan. Sejak dibeli menggunakan uang rakyat melalui APBD 2025, kelima SUV premium tersebut nyaris tak pernah terlihat terparkir di Gedung Berlian.
Dugaan miring mulai bermunculan. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pasca-transaksi di dealer selesai, unit-unit mewah seharga Rp2,3 miliar per unit itu diduga langsung meluncur ke rumah dinas atau kediaman pribadi masing-masing pimpinan, tanpa melalui prosedur birokrasi yang transparan di kantor DPRD.
“Ini uang rakyat, bukan uang saku pribadi. Jika kendaraan itu aset dinas, mengapa seolah disembunyikan dari publik? Fungsi pengawasan DPRD harusnya dimulai dari diri mereka sendiri,” cetus salah satu sumber yang enggan disebutkan identitasnya.
Upaya konfirmasi kepada pihak eksekutif menemui jalan buntu . Kasubag Pengadaan, Karman, hanya memberikan jawaban irit saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.
“Pengadaan 2025,” tulis Karman singkat, mengonfirmasi keberadaan proyek tersebut namun seketika menutup diri saat dihujani pertanyaan krusial.
Pertanyaan mengenai urgensi pembelian di tengah kebijakan efisiensi, sumber dana detail, hingga metode pengadaan (apakah melalui tender terbuka atau penunjukan langsung) dibiarkan menggantung tanpa jawaban. Sikap tertutup ini justru mempertebal indikasi adanya ketidakpatuhan terhadap Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Secara regulasi, pengadaan kendaraan dinas wajib memenuhi asas kepatutan dan standar harga. Jika spesifikasi yang dibeli melampaui batas kebutuhan jabatan atau ditemukan adanya mark-up, perkara ini berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga berujung pada delik korupsi.
Ada beberapa poin krusial yang kini menjadi sorotan auditor independen dan publik:
1. Urgensi Jabatan: Apakah tugas pimpinan DPRD Jateng memang mengharuskan kendaraan sekelas Land Cruiser yang didesain untuk medan berat?
2. Kesehatan Anggaran: Mengapa anggaran belasan miliar dialokasikan untuk mobil mewah saat sektor pendidikan dan kesehatan masih membutuhkan suntikan dana?
3. Ketertiban Aset: Mengapa unit tersebut tidak tercatat dan terparkir secara tertib di inventaris kantor?
Publik Jawa Tengah kini mendesak Sekretariat DPRD dan unsur pimpinan untuk tidak bersembunyi di balik kaca gelap mobil mewah mereka. Penjelasan transparan mengenai alasan pengadaan dan status pencatatan aset ditunggu sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada pemilih.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Ketua maupun para Wakil Ketua DPRD Jateng. Jika terus dibiarkan tanpa klarifikasi, pengadaan Gajah Hitam ini akan menjadi noktah merah dalam sejarah pengelolaan APBD Jawa Tengah tahun 2025.
Agung(*)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar