
SEMARANG — Skandal dugaan penipuan yang menyeret oknum anggota kepolisian aktif berinisial AN terus bergulir layaknya bola salju. Usai laporan awal dari Sutrisno, deretan korban baru dengan modus operandi serupa kini bermunculan dan mendatangi Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jawa Tengah. Kian panjangnya daftar korban ini menjadi pertaruhan besar atas integritas serta komitmen Kapolda Jateng dan Kabid Propam dalam menjaga marwah institusi Bhayangkara.

Berdasarkan penelusuran terbaru, para korban terjebak oleh status AN sebagai aparat penegak hukum. Karno (51), seorang karyawan swasta, mengaku menjadi korban bujuk rayu AN yang menawarkan proyek fiktif berkedok pekerjaan dengan janji keuntungan fantastis. Meski awalnya menolak karena keterbatasan ekonomi, desakan bertubi-tubi membuat Karno akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp3 juta.
“Ya karena ditanyain terus, saya berikan uang yang saya punya tiga juta. Karena dia (AN) seorang polisi, saya percaya,” ungkap Karno dengan nada kecewa.

Modus penipuan ini juga menjerat para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Taufan (40) dan Arizal (37), dua wiraswasta penyedia material bangunan, mengalami kerugian jutaan rupiah setelah material pesanan AN diantar ke lokasi proyek, namun hingga kini tidak kunjung dibayar. Saat ditagih ke lokasi pengiriman, pihak pengelola proyek menyatakan bahwa dana pembayaran sebenarnya telah cair ke tangan AN sejak hari pengiriman. Kerugian serupa turut dialami Sugiyanto dengan modus penyewaan alat kerja yang berujung pada penggelapan hak pembayaran.
Rentetan laporan ini memantik reaksi keras dari para korban dan pendamping hukum. Taufan dan Arizal memastikan akan segera menyusul langkah Karno untuk mengadukan AN secara resmi ke Bid Propam Polda Jateng. Mereka mendesak Kapolda Jateng mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap oknum yang diduga menyalahgunakan jabatannya tersebut.
Desakan ini sejalan dengan arah kebijakan pimpinan tertinggi Polri. Sebagaimana pernah ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, di balik setiap seragam Bhayangkara melekat kehormatan institusi yang tidak boleh dikorbankan. Kapolri menekankan bahwa kehormatan institusi diuji bukan semata saat berhasil mengungkap kejahatan luar, melainkan ketika memiliki keberanian menatap ke dalam, membersihkan internal dengan kejujuran, dan menegakkan hukum secara adil tanpa melihat siapa yang dihadapi.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rantai Keadilan Indonesia (RaKeSia) selaku kuasa hukum Sutrisno menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum ini hingga tuntas. Kendati demikian, tim kuasa hukum mempertanyakan dasar administratif pelimpahan laporan klien mereka dari Polda Jateng ke Polrestabes Semarang, sementara laporan korban lainnya seperti Sugiyanto tetap ditangani langsung oleh penyidik tingkat polda.
“Kami sudah menerima SP2HP terkait pelimpahan laporan polisi klien kami dari Polda Jateng ke Polrestabes Semarang,” ujar tim kuasa hukum LBH RaKeSia.
Di sisi lain, proses kode etik terhadap AN di tingkat Subbidwabprof Polda Jateng saat ini masih berjalan. Tim kuasa hukum menyatakan masih menunggu tindak lanjut resmi yang akan diinformasikan kepada pihak pengadu.
Kini, publik dan para korban menanti bukti nyata dari slogan Polisi Bersama Masyarakat yang digaungkan Polda Jateng. Kepercayaan masyarakat tidak akan pulih dengan menutupi kesalahan, melainkan melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel.
Redaksi
Tidak ada komentar